Beranda > Membangun Mukim Dari Padang > Membangun Mukim Dari Padang

Membangun Mukim Dari Padang

Oleh : Firman Hidayat

Pasca gempa tsunami dan penandatanganan damai yang tertuang dalam MoU Helsinky pada tahun 2005 lalu telah menghantarkan perubahan untuk Aceh. Undang – Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh yang dicanangkan pada tahun 2006 lalu membawa penampakkan  kendatipun perjuangannya harus tertatih-tatih.

Qanun No 4 tentang keberadaan Mukim tahun 2003 menjadi acuan menata kembali peradaban masyarakat adat di Aceh. Fauna dan Flora International (FFI) Aceh Program mendorong kembali penguatan kelembagaan mukim di Aceh, khususnya di kawasan Hutan Ulu Masen melalui program Aceh Forest Environment Project (AFEP).

Sebagaimana diketahui, kawasan Ulu Masen itu meliputi Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat dan Aceh Jaya. Kelima kabupaten ini menjadi focus kosentrasi kerja FFI dalam membangun kelembagaan mukim. Setelah melakukan survey dan pelatihan-pelatihan pada masing-masing kabupaten itu, para mukim minta agar perlu dilakukan study banding ke Pemerintahan Nagari di Padang, Sumatera Barat.

Study banding yang dilakukan oleh para mukim ini untuk melihat sejauh mana pengelolaan pemerintahan nagari di Padang. Bagaimana pemerintahan nagari mengelola sumber daya alamnya dan bantuan dana dari pemerintah kabupaten setempat. Inilah yang menjadi perbandingan antara mukim di Aceh dengan nagari di Padang. Aspirasi para mukim ini akhirnya terwujud setelah Fauna Flora International (FFI) Aceh membawa para mukim di kawasan Ulu Masen ke Padang dan Jambi selama sembilan hari dalam kegiatan penguatan kelembagaan mukim dan pengelolaan hutan desa.

Di Padang, keberadaan nagari sudah diakui sejak dulu. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi adat minangkabau (Adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah).

Kemudian berlaku secara nasioal Undang – Undang No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sehingga keberadaan nagari tidak lagi berfungsi. Masyarakat adat di Padang menganggap keberadaan istilah desa sebagai pemerintahan terkecil tidak efektif, karena menurut Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, Hardiman kesatuan masyarakat padang akan terpecah-pecah dan sulit untuk mengelola ulayat sumber daya yang dimiliki.

Berbagai perdebatan dan diskusi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat adat di Padang membuat Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi membuat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari. Perda inilah yang akhirnya dapat mengembalikan keberadaan nagari di Padang.

Masih menurut dia, pemerintahan nagari di Padang adalah bentuk pemerintahan terkecil. “Di Kabupaten Tanah Datar sudah tidak ada lagi nama desa, karena diganti dengan pemerintah nagari”, kata Hardiman dalam diskusi dengan para mukim dari Aceh di gedung pertemuan kantor pemerintahan setempat (19/1/2010).

Struktur dalam pemerintahan nagari itu jelas, yaitu terdiri dari wali nagari, badan perwakilan rakyat nagari dan kerapatan adat nagari. Struktur ini layaknya keberadaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan pusat. Namun wilayah nagari meliputi wilayah hukum adat dengan batas-batas tertentu yang sudah berlaku secara turum temurun dan diakui sepanjang adat.

Wali nagari dipilih langsung oleh masyarakat adat nagari dengan masa jabatannya selama enam tahun. Sedangkan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) terdiri dari unsur ninik mamak, tokoh adat, alim ulama, cadik pandai, bundo kanduang atau tokoh perempuan. Kemudian Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga perwakilan masyarakat adat yang tertinggi disepanjang adat.

Contoh keputusan adat yang ditetapkan oleh nagari menurut Ketua Bamus Pemerintahan Nagari Gugunk Malalo, Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar, Bamullah, sebidang tanah warisan dari orang tua tidak boleh dijual tapi boleh digadaikan dengan keperluan bersyarat. Tujuannya agar masyarakat tidak kehilangan tanah. Tanah warisan  itu tidak boleh diberikan ke anak tapi harus kepada anak keponakan dari ibu. Kemudian jika terjadi konflik antara masyarakat juga tidak diselesaikan secara hukum positif artinya tidak ikut campur tangan pihak aparat hukum. Tetapi lebih di dahului dengan penyelesaian secara adat.

Dalam nagari itu ada istilah jorong lebih dikenal dengan dusun. Harta kekayaan nagari adalah harta benda yang telah ada dan kemudian menjadi milik nagari baik bergerak maupun tidak bergerak. Sementara ulayat nagari itu diluar dari ulayat kaum dan ulayat suku yang dimanfaatkan oleh anak nagari.

Bamullah mengatakan pemerintahan nagari disokong dana oleh Pemda Tanah Datar sebanyak yang dibutuhkan. Dana tersebut digunakan untuk biaya operasional BPRM, Wali Nagari dan KAN, serta untuk pembangunan dan pembayaran honor di pemerintahan nagari. Asisten I Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar, Hardiman memaparkan bantuan dana untuk pemerintahan nagari ini bervariasi dan berkisar antara 113 juta sampai 380 juta rupiah. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat 75 pemerintahan nagari dan 14 kecamatan. “Total dana yang dialokasikan untuk keseluruhan pemerintahan nagari dalam APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2009 lebih kurang mencapai Rp 38 Milyar”, pungkas Hardiman.

Berangkat dari nagari

Keberadaaan mukim di Aceh juga seharusnya sangat perlu diperhatikan. Situasi yang  tepat dan belum dianggap terlambat untuk membangun kelembagaan mukim di Aceh. Dalam Qanun No 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim jelas disebutkan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat atau nama lain yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim di Aceh, strukturnya terdiri dari imum mukim, sekretaris mukim, tuhapeut mukim,  majelis musyawarah mukim, majelis adat mukim dan imum chiek. Pemerintahan mukim di Aceh sebenarnya juga memiliki harta kekayaan yang dapat dikelola dari pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim, hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai oleh mukim, bantuan pemerintah, uang adat dan bantuan sumbangan pihak lain yang sah. Pendapatan mukim dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Mukim yang disusun oleh imum mukim dengan persetujuan tuhapeut mukim

Permasalahan Yang Timbul

Keberadaan mukim terdiri dari beberapa gampong yang memiliki batas wilayah tertentu, namun gampong juga berdiri sendiri dengan pola administratif pemerintahan sehingga keberadaan mukim sering tidak diakui oleh gampong. Padahal mukim jelas disebutkan terdiri dari gampong-gampong.

Ketua Majelis Mukim Aceh Besar, Tgk. Nasruddin mengatakan ini perlu kejelasan sehingga keberadaan mukim diakui oleh gampong-gampong. Selama ini pemerintahan gampong terlihat berdiri sendiri dan pemerintahan mukim juga berdiri sendiri sehingga sangat sulit untuk menyatukan konsep pembangunan yang berbasis masyarakat adat.

Artinya kewenangan penuh harus diberikan kepada pemerintahan mukim, apalagi strukturnya juga sudah jelas. Akibatnya jika ada pekerjaan pembangunan di gampong justru mukim tidak tahu apa-apa. “Inilah yang harus di perjelas”, tegas Nasruddin, sembari mengingatkan dalam UUPA pasca damai di Aceh jelas-jelas keberadaan mukim ingin di perkuat kembali.

Permasalahan lain adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menyokong dana dalam APBK setiap tahunnya, sehingga kelembagaan mukim menjadi lemah dan tak berdaya. Akibatnya pemerintahan mukim tidak berfungsi sebagaimana qanun nomor 4 tahun 2003 tersebut. Ketua Forum Mukim Aceh Barat, T. A. Hadi meminta keseriusan pemerintah dalam mengurus kelembagaan mukim di Aceh.

Menurutnya lembaga mukim sama halnya dengan pemerintahan nagari di Padang. Tapi petunjuk pelaksanaannya yang berbeda. Di Aceh, keberadaan mukim itu di bawah camat dan di atas gampong. Kewenangannya hanya berkoordinasi dengan camat tidak dengan gampong. Padahal keberadaan mukim itu terdiri dari gampong-gampong. Sedangkan pemerintahan nagari merupakan  pemerintahan yang paling kecil yang terdiri dari jorong-jorong. Nagari berkoordinasi dengan camat, dan camat berkoordinasi dengan pihak kabupaten menyangkut laporan kerja nagari dan pertanggung jawaban keuangannya.

Hadi mengaku sangat tertarik dengan kekompakan masyarakat adat dalam pemerintahan nagari. Khusus di Pemerintahan Nagari Gugunk Malalo, Kecamatan Batipuah, Tanah Datar, masyarakat adatnya memiliki peran yang berbeda dalam membangun nagari.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: