Beranda > Mengelola Hutan Masa Depan > Mengelola Hutan Masa Depan

Mengelola Hutan Masa Depan

Oleh : Firman Hidayat

Perjalanan jauh ke Jambi begitu melelahkan. Bila naik kenderaan roda empat hanya menghabiskan waktu 10 jam perjalanan dari Padang menuju Jambi. Panorama alam yang indah terpampang untuk dinikmati. Naik gunung, turun gunung, melewati bukit dan sungai hingga akhirnya sampai ke Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Sampai di Kabupaten Bungo, para mukim dari Aceh langsung rehat di Hotel Semagi milik Bupati Kabupaten Bungo. Tak ada sambutan khusus, hingga malam harinya rombongan disambut temu ramah oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo.

Esok harinya, 21/1/10 rombongan mukim melakukan diskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Bappeda dan Humas Pemda Kabupaten Bungo di aula pertemuan Dinas Kehutanan setempat. Banyak masukan yang didapat dan banyak wawasan baru yang diterima rombongan dalam diskusi tersebut.

Beranjak siang, para mukim dari Aceh  menuju Desa Lubuk Baringin, Kecamatan Bathin III Ulu. Desa ini dikenal sebagai desa percontohan yang sudah berhasil menata hutan desa dengan baik, hingga Menteri Kehutanan, MS. Ka’ban mengeluarkan Permenhut No 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa yang mengatur secara detail tata laksana keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan negara melalui hutan desa.

Perjuangan masyarakat ini berbuah respon menteri kehutanan yang mengeluarkan SK nomor 109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas 2.356 Ha. Hingga kini Desa Lubuk Baringin menjadi desa terbaik dalam mengelola hutan desa di Provinsi Jambi.

Perjalanan yang menempuh jarak 3 jam itu tiba-tiba terhenti. Ternyata lintasan jalan menuju desa itu hanya sampai di kepala jembatan gantung. Peserta study banding turun dari mobil dan harus berjalan kaki hingga 2 km. Setelah melewati dua jembatan gantung, peserta disambut oleh masyarakat Desa Lubuk Baringin.

Sambil menyantap hidangan buah durian, rambutan dan duku, peserta berbincang akrab dengan masyarakat setempat. Menjelang sore, rombongan menuju sungai dan mandi bersama-sama. Esok harinya, Jum’at, para mukim Aceh ini melakukan kunjungan ke lokasi hutan desa di Lubuk Baringin. Ada hal menarik yang dapat dilihat dari desa yang tidak memiliki listrik permanent itu. Masyarakatnya bergotong royong membangun Pembangkit Listrik Tenaga Kincir Air (PLTKA) yang terbuat dari kayu dan sangat sederhana. PLTKA ini difungsikan pada malam hari saja.

Kehidupan masyarakat di Lubuk Baringin sangat erat dengan sungai. Selain untuk mengairi sawah, juga dijadikan sumber air bersih, sarana MCK  dan sumber PLTKA. Multi manfaat dari sungai inilah yang mendorong masyarakat untuk tetap menjaga daerah tangkapan air sungai. Beragama kearifan local untuk menjaga hutan yang merupakan sumber air ini telah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti tidak menebang pohon di daerah miring dan pinggir sungai.

Kawasan hutan desa sangat penting bagi masyarakat karena merupakan daerah hulu bagi Daerah Aliran Sungai (DAS), juga penyangga kehidupan manusia di desa yang memiliki 89 kepala keluarga itu. Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) di desa ini telah terbentuk dan    menghasilkan berbagai kesepakatan salah satunya adalah untuk tidak mengambil hasil hutan kayu dan tidak membuka hutan untuk lahan pertanian dalam kawasan.  Masyarakat juga sepakat untuk tidak mengolah lahan-lahan miring/curam, pinggir sungai, dan hulu-hulu sungai supaya tidak terjadi longsor, banjir/erosi atau sumber pengairan sawah tidak terganggu. Bila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan itu, masyarakat sepakat untuk menindak si pelanggar dengan sanksi adat yang berlaku di Desa Lubuk Baringin.

Kepala Badan Pembangunan Desa (BPD) Lubuk Baringin, Taswin mengatakan harus ada langkah konkrit untuk perbaikan dan pemulihan fungsi hutan sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah selaku pemegang kedali sektor kehutanan harus menyadari adanya ketidakberesan pengaturan sector kehutanan. Sehingga masyarakat langsung dilibatkan dalam mengelola kawasan hutan disekitarnya.

Kawasan hutan di Lubuk Baringin ini berdampingan dengan kawasan hutan lindung. Setelah dikeluarkan Permenhut No 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa, kawasan lindung dapat dikelola oleh masyarakat Lubuk Baringin. Pengelolaan kawasan lindung sebagai hutan desa juga tidak semena-mena, artinya kayu tidak boleh ditebang tapi hasil bukan kayu boleh dimanfaatkan masyarakat. (***)

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: