Beranda > Ulu Masen Tak Lagi Bersahabat > Ulu Masen Tak Lagi Bersahabat

Ulu Masen Tak Lagi Bersahabat

SEPULUH tahun yang lalu, Fadly Syah (42 tahun) dan puluhan kepala keluarga lainnya di desa Masen Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya, sempat merasakan ‘kejayaan’ kopi. Dari kebun mereka, kopi-kopi tumbuh subur dengan hasil yang melimpah-ruah. Bahkan dengan biji kopi pula, warga sejahtera tercapai hasrat dan kehidupan yang layak.

Tak hanya kebutuhan pokok dan konsumsi mereka terpenuhi, tapi banyak hal lain yang bisa mereka capai. Sebutlah misalnya seperti dialami Haji Usman (52 tahun). Dengan biji kopi dari kebunnya, pria setengah baya itu sanggup menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Keberadaan kopi di desa Masen terkenal sampai jauh. Banyak orang hilir mudik melakukan aktifitas transaksi ke sana, walaupun jarak tempuh dan lokasi jauh, sekitar 30 kilometer dari pusat kecamatan atau setengah jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Roda perekonomian masyarakat di sana berputar cepat, saat kopi masih menjadi primadona.

Kejayaan yang sama dulunya juga dialami desa Krueng Ayon. Desa itu terkenal dengan produksi jeruk manis dan sempat menjadi produk pilihan para pedagang dari luar daerah, bahkan jeruk Krueng Ayon saat itu sempat menembus pasar Sumatera Utara. Rata-rata penghasilan penduduk warga dari jeruk mencapai jutaan rupiah setiap panennya. Alam telah memberikan kemudahan kepada warga di sana.

“Waktu itu ekonomi di sini sangat hidup, semua rasanya bisa terpenuhi, bahkan saya sendiri bisa menunaikan ibadah haji. Sebuah hasrat yang sangat tinggi dalam kehidupan ini dan bisa terpenuhi dari hasil alam,” kisah Haji Zulfikar, Kepala Desa Krueng Ayon, pertengahan Agustus 2009 silam.

Namun kini, semua tinggal tinggal kenangan. Petaka mulai datang seiring masuknya para ’perusak’ lingkungan ke desa mereka, tahun 1980. Sebuah perusahaan swasta dengan bendera PT Aceh Inti Timber (PT AIT) datang mengambil isi hutan, berbekal izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Perusahaan itu mengoyak ratusan hektar isi hutan yang masuk dalam kawasan ekosistem Ulu Masen. Akibatnya, petaka tak terelakkan, hanya selang beberapa tahun setelah mereka membabat kayu-kayu, banjir dan longsor besar terjadi di desa-desa dalam wilayah Sampoiniet, Aceh Jaya. Tak pelak, ratusan hektar kebun kopi dan tanaman lainnya musnah tersapu air bandang.

Keadaan semakin memburuk, awal tahun 90-an, petaka yang sama kembali muncul. Bahkan kini menjadi menu rutin bagi desa-desa di sana. Akibatnya, tak ada lagi yang bisa warga usahakan dari kebun dan lahan yang mereka miliki. Alam tak lagi bersahabat. “Setiap tahun banjir sudah rutin di desa kami, bahkan satwa dan binatang liar juga ikut-ikutan menyerang desa, benar-benar petaka yang tidak habis-habisnya bagi kami di sini,” ungkap Fadly Syah, Kepala Desa Masen.

Tragis juga menimpa Desa Teupin Hasan, yang bersebelahan langsung dengan desa Masen. Desa tersebut rusak parah tersapu banjir, ratusan warga terpaksa berpindah-pindah. Gajah kemudian juga masuk kampung merusak apa yang ada, rumah menjadi puing-puing, kebun yang dulu kaya hasil tak bisa dimanfaatkan lagi.

Pernah beberapa kali penduduk desa Teupin Hasan mencoba membuka dan mengusahakan kembali lahan-lahan yang tersisa. Namun hanya dalam hitungan hari, semuanya musnah lagi, diobrak-abrik oleh ‘Teungku Rayeuk’, panggilan masyarakat di sana terhadap gajah.

“Seluruh penduduk desa Teupin Hasan saat ini hanya bisa mengenang masa-masa indah di desa itu, semuanya tak ada lagi yang tersisa, bahkan saat inipun kami hanya menumpang di beberapa petak tanah wakaf masyarakat desa lain, entah kapan semua ini berakhir,” ujar Idris, Kepala Desa Teupin Hasan.

Gajah menjadi momok yang meresahkan masyarakat di sana. Nyaris saban hari selalu muncul konflik satwa liar itu dengan warga. Gajah, selain mengobrak-abrik kebun dan tanaman, juga rumah serta tak sedikit warga yang menjadi sasaran amarah binatang bertubuh besar itu.

“Habitat mereka (gajah) saat ini telah terdegradasi oleh perilaku manusia dan juga beberapa perusahaan perkebunan yang masuk ke daerah ini (Sampoiniet), sehingga konflik satwa dengan manusia tak dapat dihindari. Ada beberapa usaha yang kita lakukan, namun hanya sebatas mengusir mereka dalam jangka waktu tertentu,” ungkap salah seorang Ranger yang bermarkas di Sarah Deu, Sampoiniet.

Fauna Flora International (FFI), sebuah lembaga yang fokus tentang masalah lingkungan di kawasan Ulu Masen, saat ini telah melakukan transformasi teknik penanggulangan gangguan gajah liar. Masyarakat di sana mengunakan peralatan sederhana untuk mengusir gajah, berupa meriam karbit atau meriam bambu. Peralatan tersebut untuk saat ini dianggap cukup efektif menanggulangi gangguan dengan mengusir gajah-gajah liar dari areal penduduk.

Hasbi Azhar, salah seorang jurnalis yang rutin meliput isu lingkungan, mengungkapkan bahwa komunitas gajah memiliki perilaku yang sangat khusus. Hewan itu selain dapat melintasi berbagai lokasi dengan jarak tempuh yang jauh, juga sangat sensitif dengan perubahan topografi (tataletak) lingkungan. Sehingga jika habitat mereka mulai terganggu maka dalam waktu tertentu mereka akan menghindar dari lokasi tersebut, namun lain waktu mereka akan kembali ke lokasi asalnya.

“Jadi jika habitat mereka telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, maka jelas saja polemik akan timbul. Karena kelapa sawit salah satu jenis tumbuhan yang disukai gajah.  Artinya perilaku manusia saat ini dianggap sebagai pemicu utama timbulnya konflik antara satwa dengan manusia,” jelas Hasbi

PERTENGAHAN Agustus 2009 silam, beberapa wartawan diajak berkumpul ke Basecamp Conservation Response Unit (CRU) Sarah Deu, memotret kondisi alam di sana. Kegiatan dipadukan dalam program Training Jurnalis lingkungan yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh dengan Fauna Flora International (FFI).

Sarah Deu terletak dalam Kawasan Ulu Masen, yang terus dikampanyekan pihak FFI ke berbagai pihak untuk pelestarian lingkungan. Kawasan tersebut terbentang di lima kabupaten dalam Provinsi Aceh; Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie dan Pidie Jaya. Luasnya 738.856 hektare atau setara dengan 7.388 kilometer persegi. Berada pada titik koordinat 95033’23,8” Bujur Timur dan 5003’34,3” Lintang Utara.

Manager Communication FFI Aceh, Dewa Gumay mengatakan, kawasan tersebut sudah mendapatkan perhatian khusus dari salah satu lembaga internasional yang peduli lingkungan dalam program penjualan carbon. “Kawasan tersebut diharapkan dapat membawa harapan baru bagi pelestarian hutan di Aceh.”

Di Sarah Deu, para wartawan diajak meliput dekat kondisi alam yang memprihatinkan. Banyak hal yang kami ditemukan sebagai penyebab timbulnya kerusakan lingkungan di kawasan Ulu Masen khususnya di daerah kabupaten Aceh Jaya.

Masuknya perusahaan-perusahaan yang mengantongi HPH maupun hak Guna Usaha (HGU) adalah penyebab utama. Lainnya adalah perilaku masyarakat yang masih sering menebang serta merambah hutan, sehingga polemik satwa dengan manusia saat ini menjadi sangat rawan. Hingga saat inipun, belum ada solusi yang permanen terhadap permasalahan tersebut.

FFI sendiri yang eksis dan fokus melakukan upaya penyelamatan kawasan Ulu Masen dengan program Aceh Forest And Environment Program (AFEP), belum bisa berbuat banyak. Usaha kampanye tentang pentingnya keberadaan Ulu Masen bagi keberlanjutan kehidupan manusia, belum mendapatkan hasil maksimal. Ironisnya di lokasi CRU sebagai pusat basecamp para Ranger penjaga hutan, malah didirikan satu lokasi pengolahan material (Cruiser dan AMP),  mengambil galian pasir dan kerikil dari hulu sungai di sana.

Pihak FFI menilai kerusakan lingkungan telah semakin parah terjadi di daerah Ulu Masen. Intervensi semua pihak dirasakan sangat perlu, mulai dari pihak aktifis lingkungan, pemerintah, organisasi dan lembaga kemasyarakatan hingga para donor. Hal ini untuk menggerakan berjalannya program-program perlindungan alam.

Langkah strategis yang sedang dilaksanakan FFI dengan membangun beberapa titik CRU, akan sia-sia belaka jika kebijakan pemerintah masih belum berpihak pada lingkungan. Tak bisa dipungkiri, hampir rata-rata program pembangunan dan perencanaan lainnya lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dan menomor-duakan lingkungan. Hal ini terlihat dengan munculnya HGU-HGU baru di beberapa lokasi, dengan ancaman pembukaan lahan mencapai ratusan dan bahkan ribuan hektar.

CRU sendiri yang diharapkan menjadi pilot project bagi frame-work perlindungan satwa dan lingkungan sejauh ini masih jalan di tempat. Bahkan tidak mustahil ke depannya akan segera ditutup akibat ketidak-berlanjutannya program sejalan kebijakan-kebijakan pihak ‘penguasa’ yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Terkait kepedulian pemerintah daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Jaya, Mukhtaruddin mengakatan kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat masih tetap memperhatikan dampak lingkungan. Kebijakan pemerintah memberikan izin penguasaan lahan bagi perkebunan kelapa sawit, beralasan untuk pencegahan perambahan hutan oleh masyarakat sekitar lokasi proyek HGU. Karena selama ini mereka mensinyalir, para penduduk adalah pelaku dari perusakan alam itu sendiri, akibat kendala ekonomi.

“Kebijakan yang diambil pemerintah dengan membuka HGU untuk meredam aksi liar para perusak yang menebang kayu di hutan. Jika HGU ini berjalan tentu mereka akan terakomodasi dan meninggalkan perilaku lama mereka, menebang dan merambah hutan,” ujar Mukhtaruddin.

Pelestarian lingkungan Aceh juga menaruh harapan pada legislatif baru, hasil Pemilu 2009. Ada keistimewaan Aceh yang terpaut pascakonflik, dengan lahirnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang diharapkan dapat membawa arah kebijakan yang lebih baik, termasuk kebijakan lingkungannya.

Harapan tersebut saat ini terlihat dengan adanya wacana pembentukan komisi lingkungan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), seperti diberitakan media terbitan Aceh pertengahan Oktober 2009 lalu. Disebutkan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh secara tegas menyatakan dukungan dan kesiapannya memberikan kontribusi terhadap komisi yang pertama sekali ada di lembaga legislatif Aceh dan mungkin juga di Indonesia itu.

Namun harapan tidak serta-merta berdampak langsung bagi Ulu Masen. Selain permasalahan birokrasi dalam tubuh pemerintahan yang dinilai masih sangat ‘terbelakang’ sehingga proses percepatan sebuah keputusan belum bisa berjalan, adanya azas kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan juga disinyalir sering menjadi faktor gagalnya pelaksanaan undang-undang dan perangkat hukum lainnya.

“Ketika sebuah kepentingan tidak bisa diakomodir, maka sangat mungkin sebuah keputusan akan tereduksi atau dimentahkan kembali. Perilaku seperti ini hingga sekarang masih belum termerdekakan dan terus membelit para pengambil kebijakan di negeri ini,” ujar Irfan Faisal SH, pengamat kebijakan publik yang berdomisili di Aceh Barat Daya.

Menurutnya, secara langsung di beberapa posisi baik pemerintah ataupun legislatif, banyak deal-deal yang terjadi dengan mengedepankan azas kepentingan dan bukan karena faktor prioritas sesuai kebutuhan publik. Diakui, tidak semuanya memiliki perilaku seperti itu, tetapi masih dominasi.

Mus Mulyadi Lingga, Manajer dari Pusat Informasi dan Pengembangan Bisnis (Pinbis) juga menuturkan pengalamannya tentang mekanisme birokrasi dan hambatan yang berlabel prosedural. Hal ini sering menjadi penghalang utama dari setiap program yang ada, belum lagi persoalan sosialisasi, penerapan keputusan dan hal lainnya, kerap macet ketika berhubungan dengan persoalan birokrasi.

Kondisi ini pernah mematikan beberapa usaha yang pernah dilakukan sebuah kelompok yang mencoba merintis program pengembangan ekonomi keluarga, dengan basis kelestarian lingkungan. “Persoalan-persoalan birokrasi dan prosedural lainnya sering membuat banyak program-program tidak bisa berjalan,” urai Mus Mulyadi Lingga.

Apapun, lingkungan Aceh harus tetap diselamatkan dengan berbagai cara. Data terakhir dari FFI tercatat telah terjadi kerusakan hutan seluas 200,385 hektare, ketika program rekontruksi Aceh pascatsunami berjalan.

Mewujudkan hutan dan alam yang lestari, khususnya di kawasan Ulu Masen, perlu ikut serta semua pihak menjaga lingkungan. Semua lembaga harus menyingkirkan segala kepentingan yang ada terkait kebijakan lingkungan, untuk memikirkan bagaimana merawat Ulu Masen dan wilayah hutan lainnya di Aceh.

Mengutip pepatah dan pengingat, ‘Ulu Masen Warisan Indatu keu Aneuk Cuco Geutanyoe’. Agar warga dapat sejahtera dengan kopi dan jeruk, seperti dulu.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: