Beranda > Pembangunan Ramah Lingkungan > Pembangunan Harus Ramah Lingkungan

Pembangunan Harus Ramah Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang terjadi di beberapa lokasi dalam kawasan Ulu Masen, menguatkan indikasi yang kuat tentang kondisi lingkungan yang kian terancam. Polemik satwa dengan manusia, banjir, longsor dan beberapa dampak lingkungan lainnya nyaris menjadi ‘menu’ rutin pemberitaan media. Namun demikian, hingga saat ini belum didapatkan solusi yang signifikan terkait kondisi tersebut. Persoalan ekonomi dan pembangunan juga dianggap sebagai prioritas yang menyebabkan faktor lingkungan sering diabaikan.

Hal itu terlihat dari aksi perambahan hutan yang banyak berdalih untuk peningkatan perekonomian daerah. Bahkan dengan selubung konversi perkebunan kelapa sawit untuk rakyat, membuat masalah lingkungan di kawasan Ulu Masen menjadi semakin lengkap. Belum lagi  pembangunan infrastruktur seperti jalan dan sarana lainnya, kian memperburuk kondisi hutan.

Beberapa program Pemerintah Aceh di bawah Gubernur Irwandi Yusuf yang digembar-gemborkan sebagai solusi terbaik untuk penyelamatan hutan Aceh, belum memperlihatkan hasil lebih baik. Moratorium Logging, Visi Aceh Green dan beberapa program lainnya dinilai belum maksimal. Bahkan kontra dengan kebijakan lainnya seperti pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk pengembangan tanaman sawit serta industri pertambangan yang lebih dominan berlokasi di areal hutan. Ini salah satu bentuk bentuk kelemahan program, yang mementingkan faktor ekonomi dan mengesampingkan persoalan lingkungan.

Penelusuran Analisa ke salah satu lokasi di kawasan Ulu Masen, Aceh Jaya pada Oktober 2009 lalu, yang difasilitasi oleh Fauna Flora International (FFI), sebuah lembaga international yang berkecimpung tentang masalah lingkungan hidup, terlihat jelas kondisi lingkungan di kawasan Ulu Masen yang buruk. Pemandangan mencolok terlihat di lokasi Unit Respon Konservasi (CRU) Sarah Deu, lokasi yang dijadikan FFI sebagai tempat pengembangan gajah liar serta basecamp para ranger penjaga hutan itu.

Di lokasi itu, juga sudah ada penambangan pasir dan kerikil dari hulu sungai di tepi hutan tersebut. Di sekitar lokasi juga sedang didirikan basecamp tempat penampungan dan pengolahan bahan material pasir untuk keperluan industri dan material kontruksi. Sebuah realita yang ironis dan terkesan ‘meludahi’ proyek penyelamatan lingkungan yang ada di lokasi tersebut.

FFI sendiri yang mendapat kucuran dana jutaan dolar melalui program Aceh Forest And Environment Program (AFEP) dari Bank Dunia seakan-akan tidak berdaya mendapati kondisi tersebut. Bahkan pihak donor yang terdiri dari Bank Dunia, Multi Donor Fund (MDF) dan beberapa pihak lainnya yang juga terlibat dalam program AFEP, seakan-akan tak kuasa dengan kondisi dan realita yang terjadi di kawasan Ulu Masen itu.

Berbagai macam alasan terlontar dari para pihak yang terlibat di sana, baik dari lembaga donor maupun penerima dana. Misalnya salah seorang delegasi dari Multi Donor Fund ketika ditanyakan Analisa, mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan intervensi terhadap program, sebab donor hanya melihat usulan yang dilakukan dari pihak lembaga pengaju proposal seperti FFI, harusnya pemerintah yang lebih berwenang dalam membuat kebijakan.

Sementara pihak pemerintah daerah sendiri, juga tidak mau dituding sebagai pihak yang tak peduli masalah dampak lingkungan, khususnya untuk kawasan hutan Ulu Masen. Beberapa program yang dianggap pro-lingkungan dengan berbasiskan kepentingan ekonomi kerakyatan juga telah mereka siapkan. Bahkan pembukaan dan pemberian HGU ratusan hektar lahan untuk dikembangkan tanaman sawit kepada salah satu perusahaan swasta, dijadikan alasan sebagai salah satu solusi untuk membantu masyarakat sekitar hutan. Sehingga, masyarakat nantinya diharapkan tidak lagi menebang kayu.

“Dengan adanya investasi sawit ini, diharapkan masyarakat yang selama ini melakukan aktifitas illegal di kawasan hutan dapat berhenti, karena mereka kini bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik di perusahaan itu,” kata Mukhtaruddin, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Jaya.

Lebih lanjut Mukhtaruddin kepada Analisa menjelaskan bahwa pihak pemerintah daerah khususnya di kabupaten Aceh Jaya melalui kebijakan Bupati Azhar Abdurahman, saat ini telah menyiapkan lahan khusus untuk investasi perkebunan kelapa sawit. Areal lokasi untuk perkebunan kelapa sawit itu, tetap diposisikan di luar lokasi kawasan hutan primer atau hutan lindung.

Selain itu Mukhtaruddin juga berpendapat bahwa polemik satwa dengan manusia yang masih sering terjadi di daerah tersebut, bukan karena faktor pembukaan lahan atau hutan semata, namun juga karena perubahan pola tanaman yang dinilai menjadi pemicu. Pihaknya ke depan menyiapkan perencanaan program pengembangan tanaman tertentu yang dinilai aman dari gangguan satwa.

“Ke depan kita akan rencanakan mengembangkan tanaman tertentu yang tidak disukai oleh hewan liar seperti gajah, tanaman-tanaman seperti nilam dan juga lada mungkin akan kita coba kembangkan ke depan,” jelasnya.

Jelas terlihat bahwa faktor ekonomi lah yang menjadi pemicu semua rencana yang dilakukan tanpa mengakomodasi persoalan lingkungan. Pemberian HGU, izin penambangan dan pembukaan areal hutan untuk infrastruktur membuat ancaman kerusakan di kawasan Ulu Masen semakin besar. Bahkan dalam periode tertentu diprediksikan luas areal hutan akan semakin berkurang.

Nasib masyarakat di beberapa desa seperti Desa Masen, Krueng Ayon atau Teupin Hasan di Kecamatan Sampoiniet yang nyaris hilang akibat dampak lingkungan, dianggap akan ‘terobati’ hanya dengan menyuguhkan pembangunan infrastruktur dan program perekonomian. Konsep seperti ini jelas-jelas menjadi ancaman besar terhadap kawasan Ulu Masen. Pihak yang masih peduli terhadap lingkungan termasuk FFI tidak memiliki pengaruh apapun terhadap program penyelamatan Ulu Masen, jika para pemegang kebijakan tidak mengakomodasi kepentingan lingkungan khususnya kawasan Ulu Masen dalam perencanaan pembangunan.

Fakta di atas menunjukkan konsep pembangunan belum berpihak kepada lingkungan. Bahkan data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) baik provinsi maupun di kabupaten, program untuk lingkungan hidup bukan prioritas, sementara program-program pembangunan yang disiapkan malah terkesan merusak lingkungan. Sebutlah misalnya seperti pengembangan kawasan ekonomi terpadu yang akan mengekplorasi laut dan juga pegunungan, serta investasi pertambangan di beberapa lokasi yang masuk dalam kawasan hutan. Belum lagi persoalan program sawit sejuta hektar yang diperkirakan akan membabat banyak kawasan hutan di Aceh nantinya.

Terlepas dari persoalan donor ataupun lembaga penerima dana untuk program lingkungan, yang dianggap masih belum mampu mencegah kerusakan lingkungan, konsep bersama untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis lingkungan, sepertinya mendesak untuk direalisasikan. Diharapkan, program pemerintah selaku pemegang kebijakan dan para pegiat lingkungan tidak lagi bertolak belakang dalam menjalankan misinya. Artinya tiada ada lagi istilah yang satu menghancurkan dan yang lain menyelamatkan.

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: